LANDASAN HUKUM KTSP 2021 TINGKAT MADRASAH TSANAWIYAH
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan PP. 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP. No. 19 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan PP. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua PP. No. 19 Tahun 2005.
4. PP. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diubah dengan PP. No. 66 Tahun 2010.
5. PP. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PMA No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag.
7. PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan PMA No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No. 90 Tahun 2013.
8. Permendikbud No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten / Kota.
9. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 Tentang KTSP pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendikbud No. 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler.
11. Permendikbud No. 63 Tahun 2014 Tentang Kepramukaan.
12. Permendikbud No. 68 Tahun 2014 jo Permendikbud No. 45 Tahun 2015 Tentang Peran Guru TIK dan Guru Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013.
13. Permendikbud No. 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal.
14. Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah
15. Permendikbud No. 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.
16. Permendibud No. 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang SKL Pendidikan Dasar dan Menengah.
18. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan dasar dan Menengah.
19. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
20. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
21. Permendikbud No. 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2013.
22. Permendikbud No. 46 Tahun 2016 Tentang Linearitas Mata Pelajaran.
23. KMA No. 103 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Bersertifikat Pendidik.
24. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Pembelajaran Muatan Lokal bahasa dan sastra Daerah pada jenjang Satuan Dikdasmen.
25. SE. Dirjen Pendis Nomor 3459A/Dj.I/PP.01.1/08/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 Tentang Penyesuaian Kode Mapel Sertifikasi Guru dan Kewenangan Mengajar pada Madrasah.
26. Permendikbud No 04 Tahun 2018 Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan oleh Pemerintah.
27. Permendikbud No. 35 Tahun 2018 Tentang Struktur Kurikulum 2013 Jenjang SMP/MTs.
28. Permendikbud No. 37 Tahun 2018 Tentang KI dan KD SMP.
29. Keputusan Dirjen Pendis No. 5163 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Pembelajaran Pada Madrasah.
30. KMA No. 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab Pada Madrasah.
31. KMA No. 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah.
32. Keputusan Dirjen Pendis No. 5162 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penilian Hasil Belajar Pada Madarasah Tsanawiyah.
33. Keputusan Dirjen Pendis No. 6981 Tahun 2019 Tentang Juknis Penyusunan dan Pengembangan KTSP Madrasah Tsanawiyah.
34. Keputusan Dirjen Pendis No. 2791 Tahun 2020 Tentang Panduan Kurikulum Darurat Pada Madrasah.
35. Keputusan Dirjen Pendis No. 1836 Tahun 2021 Tentang Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022.
36. Surat Edaran Dirjen Pendis No. B-1873/DJ.I/Dt.I.I/PP.03/06/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Di Madrasah Tahun Pelajaran 2021/2022 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
37. Keputusan Ketua Yayasan/Kepala Madrasah No. ………...…. Tahun................ Tentang
Mulok Madrasah dan Pengembangan Diri.
Garut, 30 Juni 2021
Tidak ada komentar:
Posting Komentar